Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga melihat masih adanya terdapat pasangan suami istri (Pasutri) yang belum memiliki buku nikah meskipun sudah sah menikah menurut agama, sehingga tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Menyikapi hal itu, Bupati Simalungun memerintahkan Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi bagi Pasutri yang belum memiliki buku nikah, sehingga para Pasutri tersebut mempunyai dokumen administrasi kependudukan yang lengkap.
Pemkab Simalungun Akan Melaksanakan Sidang Isbat Nikah Terpadu
Menindaklanjuti lanjuti perintah Bupati tersebut, Pengadilan Agama, Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun akan menggelar sidang Isbat Nikah Terpadu.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan sidang Isbat perkawinan tersebut ketiga instansi pemerintah ini menggelar rapat di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Rabu (15/5/2024).
Rapat itu dipimpin oleh Bupati Simalungun diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Ramadhani Purba didampingi Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sri Wahyuni.
Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nuzul Lubis beserta Wakil Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Simalungun serta Kadis Dukcapil Tiarli Sinaga. Sementara itu Kakan Kemenang Simalungun diwakili Kasi Bimas Mara Timbul Daulay.
Dalam rapat tersebut antara lain membahas tentang ketentuan-ketentuan dan persiapan kelengkapan berkas bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan untuk mengikuti sidang Isbat tersebut.
Dengan adanya sidang Isbat Nikah Terpadu, masyarakat yang mengajukan permohonan akan menerima tiga dokumen penting.
Ketiga dokumen itu adalah Keputusan Pengadilan Agama Tentang Isbat nikah, Buku Nikah dari KEMENAG dan data Adiminstrasi Kependudukan dari Dinas Dukcapil (kelengkapan data pada Kartu Keluarga, Akte Lahir dan lain lain)
Asisten Ekbang Ramadhani Purba, dalam rapat tersebut menghimbau kepada para camat, Kepala Kantor Urusan Agama (Ka. KUA), lurah dan pangulu untuk melakukan pendataan bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan Isbat Nikah Terpadu tersebut.
Ramadhani juga meminta kepada instansi terkait untuk meningkatkan kerjasamanya dalam percepatan penyelesaian bagi warga yang belum memiliki buku nikah dan dokumen adminsrtasi kependudukan penting lainnya.
Untuk pelaksanaan sidang Isbat Nikah Terpadu ini akan ditentukan kemudian, karena Pemkab Simalungun saat masih melakukan persiapan dalam pelaksanaan sidang tersebut.
