Pada tanggal 1 Agustus 2024, Kabupaten Simalungun menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Responsif Gender” di Hotel Atsari. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Acara dimulai dengan praktek presentasi dari masing-masing OPD, yang bertindak sebagai laporan kepada pimpinan. Presentasi ini menampilkan berbagai strategi dan rencana aksi yang telah disiapkan untuk integrasi PUG dalam kegiatan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Kabupaten Simalungun, Ibu Sri Wahyuni, memimpin sesi implementasi PUG. Ibu Sri Wahyuni menyampaikan panduan dan langkah-langkah praktis untuk menerapkan prinsip PUG di tingkat kabupaten, serta pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan keberhasilan implementasi.
Fasilitator, Ibu Marhamah, melanjutkan acara dengan memberikan materi mengenai Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk kegiatan PUG. RTL ini bertujuan untuk memberikan arahan jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil setelah Bimtek guna memastikan bahwa prinsip gender diintegrasikan dalam semua program dan kebijakan.
H-3 Bimbingan Teknis Percepatan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Responsif Gender
Sebagai bagian dari evaluasi, peserta mengikuti post-test untuk menilai pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan selama Bimtek. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi review dan tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun, Jonni Saragih, S.IP. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan menanyakan hal-hal terkait dengan implementasi PUG.
Penutupan acara dilakukan dengan penyerahan sertifikat kepada peserta sebagai penghargaan atas partisipasi mereka. Kepala DP3A Kabupaten Simalungun, Ibu Sri Wahyuni, menutup acara dengan memberikan sambutan akhir dan menekankan komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan prinsip gender dalam setiap aspek perencanaan dan kebijakan.
Acara ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah di Kabupaten Simalungun dapat lebih responsif terhadap kebutuhan gender, serta mendukung upaya menuju kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan daerah.
